nusakini.com--Forum replikasi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan di Bandung Jawa Barat 26 - 27 Oktober 2016 dihadiri oleh 9.061 pengunjung terdiri dari peserta kementerian/lembaga, pemerintah daerah serta masyarakat. Dalam even ini juga berhasil ditandatangani 48 kesepakatan replikasi inovasi pelayanan publik.

Demikian dikatakan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Muhammad Imanuddin dalam acara penutupan yang dilakukan oleh Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Kartiwa di Bandung, Kamis (27/10). 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Lebih lanjut Imanuddin mengatakan, dalam acara ini berhasil dilakukan penandatanganan 48 buah nota kesepahaman dari bupati dan walikota. "Nota kesepahaman ini menjadi dasar untuk kegiatan pendampingan Kementerian PANRB tahun untuk melakukan replikasi inovasi pada tahun 2017, " ujarnya. 

Dalam workshop transfer pengetahuan dan pengalaman para inovator pelayanan publik kepada instansi pemerintah diikuti oleh 434 peserta yang dibagi dalam 10 kluster. Sedangkan bimbingan teknis pengelolaan LAPOR! - SP4N untuk seluruh admin pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang diikuti 502 peserta dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 

Sementara sosialisasi Nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017 yang diikuti 405 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, BUMN dan BUMD. "Jangan takut berinovasi, karena inovasi bukan penyebab seseorang masuk penjara. Antara inovasi dan penjara merupakan masalah hukum," ujar Imanuddin dalam sosialsasi yang berlangsung sebelum penutupan. Dikatakan juga bahwa inovasi harus berkelanjutan. "Jangan ganti kepala daerah lalu inovasinya mandek," ujarnya. (p/ab)